Jakarta, 3 Mei 2026 – Sejumlah ekonom menilai pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kebijakan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol) berpotensi memperkuat perekonomian nasional, asalkan tidak membebani dunia usaha.
Menurut para ahli, langkah tersebut dapat memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Perlindungan terhadap pekerja dinilai penting untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas akibat gelombang PHK.
Namun, kebijakan tersebut juga perlu dirancang secara seimbang agar tidak menambah beban operasional bagi pelaku usaha. Jika beban terlalu besar, dikhawatirkan justru akan berdampak pada penurunan investasi dan pertumbuhan bisnis.
Ekonom menyarankan agar pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam perumusan kebijakan, termasuk pelaku industri dan perwakilan pekerja. Pendekatan kolaboratif dinilai dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, perlindungan bagi pengemudi ojol juga dinilai penting mengingat peran mereka yang semakin besar dalam sektor ekonomi digital. Regulasi yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa menghambat inovasi.
Pengamat ekonomi menilai bahwa keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.
Dengan perencanaan yang matang, satgas PHK dan perlindungan ojol diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat stabilitas ekonomi serta menjaga kesejahteraan masyarakat.