Jakarta, 8 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kemungkinan mengintegrasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi yang saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Wacana tersebut muncul sebagai bagian dari evaluasi pemerintah terhadap sistem pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia. Prabowo menilai koordinasi antarlembaga perlu semakin diperkuat karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Namun, rencana tersebut belum menjadi keputusan final dan masih akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah akan mempertimbangkan efektivitas kelembagaan sebelum menentukan apakah integrasi secara struktural benar-benar diperlukan.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo ketika memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana secara hibrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Rapat tersebut dihadiri jajaran menteri, pimpinan lembaga, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah yang terdampak bencana. Kepala Badan Geologi Lana Saria dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga mengikuti pembahasan tersebut. Dalam rapat, pemerintah mengevaluasi berbagai kejadian bencana yang berlangsung di sejumlah daerah sekaligus membicarakan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kejadian berikutnya. Prabowo menekankan pentingnya pemerintah membangun kesiapan yang lebih kuat sebelum bencana terjadi.
Menurut Prabowo, posisi geografis Indonesia membuat ancaman bencana menjadi kondisi yang harus dihadapi secara berkelanjutan. Aktivitas gunung berapi kembali terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, hingga Halmahera. Pemerintah karena itu harus terus memantau perkembangan aktivitas geologi sekaligus kondisi meteorologi yang dapat memengaruhi dampak suatu bencana. Pengalaman dari berbagai kejadian sebelumnya dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem mitigasi nasional. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi, tetapi perlu meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi risiko sejak dini.
Dalam konteks tersebut, Prabowo meminta Badan Geologi mempererat kerja sama dengan BMKG dan lembaga lain yang terlibat dalam pemantauan bencana. Presiden kemudian membuka kemungkinan integrasi Badan Geologi dengan BMKG apabila langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemantauan. Meski demikian, Prabowo menegaskan persoalan tersebut masih akan dibahas dan belum terdapat keputusan mengenai bentuk kelembagaan yang akan dipilih. Pilihannya dapat mencakup penguatan koordinasi tanpa perubahan struktur maupun integrasi yang lebih jauh. Kajian diperlukan karena kedua lembaga memiliki mandat, perangkat pemantauan, dan bidang keahlian yang berbeda.
BMKG selama ini mempunyai cakupan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, serta geofisika, termasuk pemantauan gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Sementara Badan Geologi menjalankan berbagai fungsi teknis di bidang geologi, termasuk pemantauan aktivitas gunung api dan mitigasi bahaya geologi. Dalam penanganan bencana tertentu, informasi yang dihasilkan kedua lembaga dapat saling melengkapi. Erupsi gunung api, misalnya, membutuhkan pemantauan aktivitas vulkanik sekaligus informasi mengenai arah dan kecepatan angin untuk memperkirakan penyebaran abu. Integrasi data yang lebih cepat karena itu dapat memberikan manfaat dalam penyusunan peringatan dan rekomendasi kepada masyarakat.
Wacana penggabungan tersebut mendapatkan respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan meminta pemerintah melakukan kajian secara matang sebelum memutuskan perubahan kelembagaan karena BMKG dan Badan Geologi mempunyai tugas yang tidak sepenuhnya sama. Menurutnya, efektivitas harus menjadi pertimbangan utama dan bukan sekadar penyatuan struktur organisasi. Apabila kajian menunjukkan integrasi benar-benar memberikan manfaat bagi mitigasi bencana, DPR pada prinsipnya dapat memberikan dukungan. Namun, pembahasan perlu memastikan tidak terjadi persoalan baru berupa tumpang tindih maupun berkurangnya fungsi teknis yang selama ini telah berjalan.
Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng juga memberikan tanggapan terhadap gagasan tersebut. Ia memandang integrasi dapat dipertimbangkan apabila mampu membuat organisasi pemerintah lebih ramping sekaligus meningkatkan efisiensi pekerjaan yang memiliki tujuan beririsan. Komisi XII merupakan salah satu komisi yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk kementerian yang menaungi Badan Geologi saat ini. Apabila pemerintah nantinya membawa rencana tersebut ke tahap pembahasan formal, aspek kelembagaan dan pembagian kewenangan akan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Efisiensi birokrasi harus tetap diikuti kemampuan teknis yang kuat dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sementara itu mengatakan dirinya akan terlebih dahulu mengecek lebih jauh wacana integrasi tersebut. Bahlil menjelaskan pembahasan rapat terbatas yang diikutinya sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan persoalan ekonomi sehingga dirinya belum memberikan penjelasan rinci mengenai desain penggabungan kedua lembaga. Badan Geologi sendiri saat ini merupakan unit di bawah Kementerian ESDM, sedangkan BMKG merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Perbedaan kedudukan tersebut membuat kemungkinan integrasi membutuhkan pembahasan mengenai struktur, kewenangan, anggaran, sumber daya manusia, hingga dasar hukum. Pemerintah karena itu diperkirakan membutuhkan kajian lintas kementerian dan lembaga sebelum mengambil keputusan.
Selain membicarakan kelembagaan, Prabowo juga meminta pemerintah memperbesar perhatian terhadap anggaran mitigasi bencana. Kepala negara menginginkan kesiapan pemerintah tidak hanya terlihat ketika bencana telah terjadi, tetapi sudah dibangun melalui perencanaan, peralatan, teknologi, logistik, dan sumber daya yang tersedia sejak awal. Daerah dengan risiko bencana tinggi perlu mempunyai kemampuan respons yang memadai agar tidak selalu menunggu mobilisasi bantuan dari pusat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu penanganan ketika gempa, erupsi, banjir, longsor, maupun bencana lainnya terjadi. Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Prabowo juga mendorong penyusunan master plan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan berskala besar. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan anggaran, teknologi, sarana, sumber daya manusia, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga. Indonesia menghadapi karakter ancaman yang berbeda di setiap wilayah sehingga sistem mitigasi membutuhkan koordinasi dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah juga perlu memastikan data dari berbagai lembaga dapat dipertukarkan dengan cepat agar keputusan di lapangan tidak terlambat. Dalam kerangka tersebut, integrasi BMKG dan Badan Geologi menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan, bukan satu-satunya langkah yang akan dilakukan.
Pemerintah selanjutnya akan membahas lebih lanjut manfaat dan konsekuensi dari kemungkinan penggabungan tersebut sebelum menentukan bentuk akhirnya. Kajian akan menjadi penting untuk memastikan perubahan kelembagaan benar-benar meningkatkan kualitas pemantauan dan mitigasi, bukan sekadar memindahkan struktur organisasi. Dengan tingginya risiko bencana di Indonesia, kemampuan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh pengambil keputusan menjadi kebutuhan utama. Wacana yang disampaikan Prabowo sekaligus menunjukkan pemerintah tengah mengevaluasi sistem mitigasi nasional setelah berbagai bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah. Keputusan akhir mengenai integrasi BMKG dan Badan Geologi akan bergantung pada hasil kajian mengenai efektivitas, pembagian fungsi, serta manfaatnya bagi perlindungan masyarakat.