Jakarta, 15 Mei 2026 – Partai Gerakan Indonesia Raya menggelar sidang etik terhadap seorang anggota DPRD di Jember yang belakangan viral di media sosial karena terlihat merokok sambil bermain gim dalam situasi yang menjadi sorotan publik. Video yang beredar luas tersebut memicu berbagai reaksi masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan sikap profesional seorang pejabat publik. Kasus ini dengan cepat menjadi perhatian karena menyangkut etika dan citra wakil rakyat di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap perilaku pejabat daerah. Partai disebut langsung mengambil langkah internal untuk menindaklanjuti polemik yang berkembang dan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai aturan organisasi.
Dalam video yang beredar, anggota dewan tersebut terlihat duduk sambil memainkan gim di telepon genggam dan merokok pada situasi yang dinilai tidak pantas oleh sebagian masyarakat. Rekaman itu kemudian menyebar cepat melalui media sosial dan memunculkan kritik terkait kedisiplinan serta etika pejabat publik saat menjalankan tugas. Banyak warga menilai perilaku tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi representasi kepentingan publik. Polemik semakin meluas karena publik menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga sikap dan perilaku, terutama ketika berada dalam ruang atau agenda yang berkaitan dengan tugas kedewanan.
Pihak partai menyebut sidang etik dilakukan sebagai bentuk evaluasi internal terhadap kader yang dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam proses tersebut, anggota dewan yang bersangkutan disebut akan dimintai klarifikasi terkait kejadian yang viral tersebut. Pengamat politik menilai langkah cepat partai dalam melakukan pemeriksaan penting untuk menjaga citra organisasi dan menunjukkan bahwa setiap kader tetap terikat pada aturan etika partai. Selain itu, mekanisme internal seperti sidang etik juga dianggap menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin dan tanggung jawab pejabat publik terhadap perilaku mereka di ruang publik maupun media sosial.
Kasus ini kembali memperlihatkan bagaimana aktivitas pejabat publik kini sangat mudah menjadi perhatian masyarakat di era digital. Rekaman singkat yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat memunculkan perdebatan luas dan memengaruhi citra individu maupun institusi tempat pejabat tersebut berada. Pengamat komunikasi publik menilai pejabat negara dan wakil rakyat saat ini dituntut lebih berhati-hati dalam bersikap karena masyarakat semakin aktif mengawasi perilaku mereka. Selain menjalankan fungsi politik dan legislasi, pejabat publik juga dinilai harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang mencerminkan profesionalitas dan tanggung jawab moral.
Sidang etik yang digelar Gerindra kini menjadi perhatian publik yang menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan partai terhadap kader yang bersangkutan. Banyak masyarakat berharap proses tersebut dilakukan secara transparan agar dapat memberikan kepastian mengenai sikap partai terhadap perilaku anggotanya. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perilaku pejabat publik di ruang kerja maupun ruang digital dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik secara keseluruhan.