Jakarta, 17 September 2026 – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah pemerintahannya menghadapi peningkatan ketidakpuasan publik dalam beberapa waktu terakhir. Lee mengakui dirinya memiliki sejumlah kekurangan selama menjalankan pemerintahan dan berjanji mengambil sikap lebih rendah hati dalam memimpin negara. Ia mengatakan telah melakukan refleksi setelah melihat munculnya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Lee menegaskan pemerintah harus lebih serius mendengarkan suara publik dan memperhatikan proses ketika menjalankan berbagai kebijakan. Ia juga mengakui fokus yang terlalu besar terhadap hasil membuat pemerintah terkadang kurang memberikan perhatian pada proses komunikasi. Sikap tersebut ingin diperbaikinya dalam menjalankan agenda pemerintahan berikutnya.
Permintaan maaf itu disampaikan ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Lee mengalami tekanan. Sejumlah survei terbaru menunjukkan dukungan publik terhadap presiden menurun di tengah perdebatan mengenai kebijakan perumahan, penunjukan pejabat dan berbagai persoalan domestik. Lee mengakui dirinya sempat terkejut melihat perubahan sentimen masyarakat setelah sebelumnya memperoleh dukungan politik yang kuat. Namun, setelah melakukan evaluasi, ia menyimpulkan bahwa kritik masyarakat harus menjadi bahan koreksi bagi pemerintah. Lee mengatakan tanggung jawab utama berada pada dirinya sebagai kepala negara. Ia berjanji tidak bersikap jumawa terhadap dukungan yang pernah diperoleh pemerintahannya.
Lee juga menyatakan dirinya seharusnya menjalankan pemerintahan dengan sikap yang lebih melayani masyarakat. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dapat menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga komunikasi menjadi sangat penting. Reformasi yang dilakukan pemerintah tidak selalu dapat berjalan tanpa menimbulkan resistensi maupun dampak terhadap kelompok tertentu. Karena itu, pemerintah harus berupaya mengurangi kerugian dan rasa kehilangan yang mungkin muncul akibat perubahan kebijakan. Lee berjanji meningkatkan komunikasi, mendengarkan lebih banyak pendapat dan memberikan penghormatan lebih besar terhadap pandangan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan agenda reformasi yang telah ditetapkan tetap akan dilanjutkan.
Persoalan biaya hidup dan perumahan menjadi salah satu tekanan terbesar yang dihadapi pemerintah Korea Selatan. Pemerintahan Lee berupaya menekan spekulasi properti melalui berbagai kebijakan, termasuk pengaturan pembiayaan dan langkah untuk menstabilkan harga rumah. Namun, sebagian kebijakan tersebut mendapat kritik karena dianggap belum memberikan solusi yang cukup terhadap persoalan keterjangkauan rumah, khususnya di kawasan metropolitan Seoul. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pasokan hunian tanpa mengabaikan pembangunan wilayah yang lebih merata. Lee menegaskan stabilisasi pasar properti tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain persoalan domestik, Lee menghadapi tekanan dari perkembangan ekonomi dan geopolitik internasional. Korea Selatan masih menjalani pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai paket investasi bernilai besar yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan kedua negara. Seoul ingin memastikan investasi tersebut memiliki kelayakan komersial dan tidak memberikan beban yang terlalu besar terhadap perekonomian nasional. Pada saat yang sama, ketegangan di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan dan pasokan energi. Pemerintah Korea Selatan harus mempertimbangkan kepentingan ekonominya sekaligus hubungan strategis dengan Washington. Lee menyatakan setiap keputusan akan mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan.
Dalam bidang keamanan, Lee juga menegaskan Korea Selatan tidak ingin terlibat secara langsung dalam konflik militer di Timur Tengah. Pemerintahnya lebih mempertimbangkan langkah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran yang memiliki kepentingan terhadap perdagangan Korea Selatan. Sikap tersebut muncul ketika keamanan Selat Hormuz menjadi perhatian akibat ketegangan regional. Korea Selatan sangat bergantung pada perdagangan internasional dan impor energi sehingga gangguan terhadap jalur laut dapat memberikan dampak ekonomi besar. Pemerintah karena itu terus memantau perkembangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Lee menekankan kebijakan keamanan harus tetap mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan masyarakat Korea Selatan.
Lee turut menyinggung arah politik pemerintahannya dan menegaskan tidak memiliki rencana untuk mencari masa jabatan kedua. Korea Selatan saat ini menerapkan sistem kepresidenan satu periode selama lima tahun tanpa kesempatan dipilih kembali. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi. Lee menegaskan pembahasan reformasi konstitusi tidak boleh dipahami sebagai upaya memperpanjang masa kekuasaannya sendiri. Ia menyatakan akan menyelesaikan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Fokus pemerintah, menurutnya, tetap pada persoalan kehidupan masyarakat, reformasi dan persatuan nasional.
Permintaan maaf dan janji untuk bersikap lebih rendah hati menjadi bagian dari upaya Lee memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat di tengah tekanan politik yang meningkat. Ia mengakui keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dinilai berdasarkan hasil, tetapi juga dari cara pemerintah mendengarkan dan melibatkan masyarakat. Lee berjanji lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta meningkatkan komunikasi dalam menjalankan agenda reformasi. Pemerintahannya masih menghadapi tantangan besar mulai dari perumahan, ekonomi hingga keamanan regional. Perubahan pendekatan yang dijanjikan Lee selanjutnya akan diuji melalui kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah. Respons masyarakat terhadap langkah tersebut akan menjadi salah satu faktor penting bagi perjalanan pemerintahan Korea Selatan dalam periode berikutnya.