Jakarta, 18 September 2026 – Mantan Presiden Kosovo Hashim Thaci dijatuhi hukuman 25 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas sejumlah kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Kosovo pada 1998-1999. Putusan dibacakan Kosovo Specialist Chambers di Den Haag, Belanda, pada Rabu, 16 September 2026. Majelis hakim menyatakan Thaci bertanggung jawab secara pidana atas penahanan secara sewenang-wenang, perlakuan kejam, penyiksaan, dan pembunuhan. Perkara tersebut berkaitan dengan periode ketika Thaci menjadi salah satu tokoh utama Kosovo Liberation Army atau KLA. Pengadilan menegaskan perkara tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana individu dan bukan pada legitimasi perjuangan KLA untuk kemerdekaan Kosovo. Putusan tersebut masih merupakan keputusan tingkat pertama dan dapat diajukan ke tahap banding.
Thaci diadili bersama tiga mantan petinggi KLA lainnya, yakni Kadri Veseli, Rexhep Selimi, dan Jakup Krasniqi. Majelis menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Veseli dan 13 tahun kepada Selimi, sedangkan Krasniqi menerima hukuman 25 tahun seperti Thaci. Masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa akan diperhitungkan dalam hukuman mereka. Keempat terdakwa sebelumnya menyatakan tidak bersalah terhadap tuduhan yang diajukan selama persidangan. Mereka telah berada dalam tahanan Kosovo Specialist Chambers di Den Haag sejak November 2020. Persidangan utama dimulai pada April 2023 dan berlangsung selama lebih dari tiga tahun sebelum putusan dibacakan.
Dalam putusannya, majelis menyatakan keempat terdakwa bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang terhadap 385 orang. Pengadilan juga menemukan pertanggungjawaban atas perlakuan kejam terhadap 49 orang, penyiksaan terhadap 303 orang, serta pembunuhan terhadap 96 orang. Para korban mencakup orang-orang yang dianggap sebagai lawan dari tujuan politik dan militer KLA, termasuk warga Albania Kosovo yang berafiliasi dengan kelompok politik atau militer lain. Beberapa korban juga merupakan individu yang dituduh mempunyai hubungan dengan otoritas Yugoslavia atau Serbia serta anggota kelompok etnis minoritas. Majelis menyatakan sebagian besar korban merupakan warga sipil yang tidak terbukti terlibat dalam aktivitas kriminal atau pertempuran. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.
Majelis secara khusus menilai peran Thaci dalam struktur KLA ketika konflik berlangsung. Saat itu ia merupakan anggota Staf Umum KLA sekaligus kepala direktorat politik organisasi tersebut. Pengadilan menyatakan Thaci mempunyai kontribusi signifikan terhadap tujuan bersama yang mencakup pembentukan fasilitas penahanan dan penargetan terhadap orang-orang yang dianggap menentang KLA. Dalam konstruksi majelis, orang-orang yang dicap sebagai kolaborator atau lawan politik dapat ditangkap, ditahan, mengalami perlakuan buruk, dan dalam sejumlah kasus dibunuh. Hakim juga mempertimbangkan posisi kepemimpinan serta pengaruh Thaci dalam menentukan hukumannya. Thaci tetap membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mempunyai hak untuk menantang putusan tersebut melalui mekanisme banding.
Meski menjatuhkan hukuman berat, pengadilan tidak menyatakan para terdakwa bersalah atas seluruh tuduhan yang diajukan penuntut. Keempatnya dibebaskan dari dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena jaksa dinilai gagal membuktikan melampaui keraguan yang wajar bahwa terdapat serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana dipersyaratkan untuk dakwaan tersebut. Mereka juga dinyatakan tidak bersalah berkaitan dengan sejumlah insiden kejahatan perang tertentu. Jaksa sebelumnya meminta hukuman yang lebih berat terhadap para terdakwa. Perbedaan antara tuntutan dan putusan menunjukkan majelis melakukan penilaian tersendiri terhadap bukti serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Karena putusan masih dapat dibanding, proses hukum kasus tersebut belum sepenuhnya berakhir.
Perkara Thaci dan tiga terdakwa lainnya merupakan salah satu persidangan terbesar yang ditangani Kosovo Specialist Chambers. Selama proses persidangan, majelis menerima bukti dari 273 saksi baik melalui kesaksian langsung maupun tertulis. Sebanyak 5.467 barang bukti diterima dan transkrip persidangan mencapai lebih dari 29 ribu halaman. Sebanyak 156 korban juga tercatat berpartisipasi dalam perkara tersebut melalui mekanisme yang tersedia di pengadilan. Proses pembuktian ditutup pada Desember 2025 sebelum pernyataan penutup berlangsung pada 9 hingga 18 Februari 2026. Rangkaian panjang itu kemudian berujung pada pembacaan putusan pada 16 September 2026.
Kosovo Specialist Chambers sendiri dibentuk pada 2015 dan berkedudukan di Den Haag meskipun menjadi bagian dari sistem hukum Kosovo. Pengadilan tersebut menangani dugaan kejahatan yang berkaitan dengan konflik Kosovo dan periode setelahnya. Pembentukan lembaga itu sejak awal memunculkan perdebatan politik karena sejumlah mantan anggota KLA dipandang sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan oleh banyak warga Kosovo. Situasi tersebut kembali terlihat ketika putusan terhadap Thaci dan tiga mantan petinggi KLA lainnya diumumkan. Pendukung mereka berkumpul di Pristina dan sejumlah aksi protes berlangsung setelah vonis dibacakan. Reaksi tersebut memperlihatkan bagaimana proses hukum terhadap mantan pemimpin KLA tetap menjadi persoalan sensitif dalam kehidupan politik dan sosial Kosovo.
Thaci merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Kosovo setelah konflik dengan Serbia. Setelah berperan dalam KLA, ia memasuki pemerintahan dan kemudian menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk perdana menteri serta presiden Kosovo. Ia menjabat sebagai presiden dari 2016 hingga 2020 sebelum mengundurkan diri setelah dakwaan terhadap dirinya dikonfirmasi. Thaci kemudian menyerahkan diri dan dipindahkan ke fasilitas penahanan di Den Haag pada November 2020. Sejak awal proses hukum, ia konsisten membantah dakwaan dan menyatakan tidak bersalah. Persidangan yang berlangsung sejak 2023 kemudian menguji kesaksian, dokumen, serta berbagai bukti mengenai peristiwa selama konflik 1998-1999.
Vonis tersebut juga mendapatkan respons berbeda dari berbagai pihak. Sejumlah pejabat Kosovo dan Albania mengkritik keputusan pengadilan dan menilai hukuman terhadap mantan pemimpin KLA tidak mencerminkan konteks perjuangan Kosovo pada masa konflik. Sebaliknya, pihak lain menekankan pentingnya pertanggungjawaban individual terhadap pelanggaran hukum perang tanpa memandang jabatan seseorang. Pengadilan sendiri secara eksplisit menyatakan persidangan tidak dimaksudkan untuk menilai sah atau tidaknya perjuangan KLA ataupun tujuan kemerdekaan Kosovo. Majelis juga menegaskan perkara tersebut tidak memeriksa kejahatan yang dilakukan pasukan Serbia dan kelompok paramiliter terhadap warga Albania Kosovo. Fokus persidangan dibatasi pada dakwaan terhadap empat terdakwa serta bukti mengenai pertanggungjawaban pidana mereka.
Putusan terhadap Hashim Thaci menjadi salah satu perkembangan hukum paling penting terkait konflik Kosovo hampir tiga dekade setelah perang tersebut berlangsung. Hukuman 25 tahun dijatuhkan berdasarkan temuan majelis mengenai penahanan sewenang-wenang, perlakuan kejam, penyiksaan, dan pembunuhan, sementara dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbukti menurut standar pembuktian pengadilan. Thaci dan terdakwa lainnya tetap mempunyai kesempatan mengajukan banding sehingga vonis tingkat pertama tersebut belum menjadi akhir dari keseluruhan proses hukum. Perkembangan tahap berikutnya akan menentukan apakah putusan dan hukuman yang dijatuhkan dipertahankan, diubah, atau dinilai kembali oleh majelis banding. Di tengah perbedaan pandangan masyarakat Kosovo mengenai warisan KLA, perkara tersebut tetap berpusat pada pertanggungjawaban pidana individu atas tindakan yang dinilai terbukti di persidangan. Proses banding nantinya akan menjadi tahap penting berikutnya dalam kasus yang telah berlangsung sejak para terdakwa ditahan pada 2020.