Gaza, 31 Juli 2026 – Hamas menyatakan telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme penyimpanan dan penonaktifan persenjataan sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada sejumlah syarat penting. Salah satu pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, menegaskan bahwa Israel harus terlebih dahulu memenuhi komitmen dalam kesepakatan sebelumnya, termasuk menghentikan operasi militer dan menarik pasukannya. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya kemajuan besar dalam pembahasan perlucutan senjata Hamas dan kelompok Palestina lainnya. Meski demikian, terdapat perbedaan mengenai urutan pelaksanaan karena Israel menginginkan pelucutan senjata berlangsung sebelum penarikan pasukannya. Perbedaan tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi implementasi kesepakatan baru.
Syarat pertama yang ditekankan Hamas adalah penghentian operasi militer Israel di Jalur Gaza. Hamas menyatakan langkah terkait senjatanya tidak dapat berjalan apabila serangan dan aktivitas militer Israel masih berlangsung. Penghentian operasi dipandang sebagai bagian dari jaminan keamanan sebelum proses berikutnya dilakukan. Hamas juga mengaitkan kesepakatan baru dengan komitmen yang sebelumnya dibuat dalam perjanjian 2025 di Sharm el-Sheikh. Dengan demikian, pihaknya ingin implementasi tidak hanya membebankan kewajiban kepada kelompok Palestina, tetapi juga memastikan Israel menjalankan bagian yang menjadi tanggung jawabnya.
Syarat kedua adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza sesuai tahapan yang disepakati. Rencana perdamaian menghubungkan penarikan Israel dengan kemajuan proses demiliterisasi dan peralihan kendali keamanan kepada struktur pemerintahan baru di Gaza. Persoalannya, kedua pihak masih memiliki pandangan berbeda mengenai urutan tersebut. Hamas menginginkan langkah Israel berlangsung terlebih dahulu sebelum senjata disimpan, sementara pihak Israel disebut tidak ingin menarik pasukannya sebelum Hamas melucuti senjata. Perselisihan mengenai siapa yang harus bertindak lebih dahulu menjadi titik krusial yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan kesepakatan.
Syarat berikutnya berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. Hamas meminta peningkatan pasokan bantuan menuju Gaza sebagai bagian dari implementasi kesepakatan. Persoalan tersebut menjadi penting karena proses perdamaian tidak hanya membahas senjata dan pasukan, tetapi juga pemulihan kehidupan sipil setelah konflik berkepanjangan. Akses terhadap makanan, obat-obatan, kebutuhan dasar, serta pembangunan kembali layanan publik menjadi bagian dari agenda yang harus berjalan bersama proses politik dan keamanan. Bagi Hamas, pemenuhan komitmen kemanusiaan menjadi salah satu ukuran keseriusan pihak lain menjalankan kesepakatan.
Hal penting lainnya adalah kepada siapa persenjataan akan diserahkan atau ditempatkan. Kesepakatan yang dibahas mengarah pada pengumpulan dan penyimpanan senjata di bawah pengawasan struktur Palestina baru, yakni National Committee for the Administration of Gaza atau NCAG. Sebelumnya, Hamas juga menegaskan senjatanya hanya dapat diserahkan kepada otoritas Palestina dan bukan kepada Israel maupun Amerika Serikat. Mekanisme ini memungkinkan proses penonaktifan persenjataan dilakukan melalui lembaga Palestina dengan pengawasan yang disepakati. Skema tersebut menjadi kompromi penting karena persoalan penyerahan senjata selama ini merupakan salah satu hambatan terbesar dalam negosiasi.
Prosesnya juga tidak dirancang berlangsung sekaligus. Rencana yang muncul mengatur tahapan pengumpulan dan penyimpanan senjata, penanganan persenjataan kelompok bersenjata lainnya, hingga pembongkaran atau penonaktifan infrastruktur militer seperti terowongan dan tempat penyimpanan senjata. Sebuah pasukan stabilisasi internasional juga direncanakan memiliki peran dalam menjaga keamanan dan membantu mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Proses keseluruhan diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan karena persoalannya tidak hanya menyangkut senjata individual, tetapi juga jaringan dan infrastruktur militer yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Kesepakatan tersebut juga berkaitan dengan perubahan tata kelola Gaza. Pengelolaan pemerintahan dan keamanan secara bertahap direncanakan beralih kepada komite Palestina yang bersifat teknokratis, sementara pasukan stabilisasi internasional membantu menjaga keamanan serta melatih kepolisian lokal. Dengan skema itu, pelucutan senjata ditempatkan sebagai bagian dari transformasi politik dan keamanan yang lebih besar, bukan proses yang berdiri sendiri. Rekonstruksi Gaza dan pemulihan pelayanan sipil juga menjadi bagian dari kerangka tersebut. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan semua pihak menjalankan kewajiban secara bertahap dan dapat diverifikasi.
Konfirmasi mengenai kesediaan Hamas membahas perlucutan senjata menjadi perkembangan penting, tetapi belum berarti persoalan Gaza telah selesai. Syarat utama yang muncul mencakup penghentian operasi militer Israel, penarikan pasukan, peningkatan bantuan kemanusiaan, penempatan senjata di bawah struktur Palestina, serta pelaksanaan proses secara bertahap dengan pengawasan. Hambatan terbesar saat ini berada pada urutan pelaksanaan karena Hamas dan Israel sama-sama menginginkan pihak lain mengambil langkah terlebih dahulu. Kesepakatan hanya dapat bergerak apabila mekanisme verifikasi mampu memberikan jaminan kepada kedua pihak bahwa setiap kewajiban benar-benar dijalankan. Perkembangan beberapa hari mendatang akan menentukan apakah kesepakatan tersebut menjadi jalan menuju perubahan besar di Gaza atau kembali terhambat oleh ketidakpercayaan antarpihak.