Jakarta, 17 November 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan pengakuan terhadap kelompok lanjut usia atau lansia sebagai pemegang hak yang harus memperoleh perlindungan dan penghormatan secara setara. Dorongan tersebut menegaskan bahwa lansia bukan sekadar kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, melainkan individu yang memiliki hak untuk menentukan pilihan, memperoleh pelayanan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dinilai penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi kelompok lanjut usia, mulai dari keterbatasan akses pelayanan kesehatan hingga risiko diskriminasi berdasarkan umur. Pengakuan terhadap kedudukan lansia sebagai subjek hukum juga diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi turut menjamin kemandirian dan martabat mereka. Dengan demikian, perlindungan terhadap lansia menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama tanpa memandang usia.
Perhatian terhadap pemenuhan hak lansia semakin relevan seiring dengan perubahan struktur demografi Indonesia yang menunjukkan meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut. Kondisi tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pelayanan publik, sistem perlindungan sosial, serta penyediaan fasilitas yang ramah terhadap kelompok usia lanjut. Sebagian lansia masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, akses transportasi, dan kesempatan mengikuti kegiatan sosial maupun ekonomi. Hambatan tersebut dapat semakin besar bagi mereka yang tinggal sendiri, memiliki keterbatasan mobilitas, atau berada dalam kondisi ekonomi rentan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan lansia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kondisi setiap individu.
Dalam perspektif hak asasi manusia, lansia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hak tersebut juga mencakup kesempatan menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun lingkungan sosial. Penghormatan terhadap kemandirian menjadi aspek penting karena tidak semua lansia berada dalam kondisi ketergantungan terhadap keluarga atau pihak lain. Banyak individu lanjut usia yang masih aktif bekerja, berorganisasi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang memandang seluruh lansia sebagai kelompok tidak produktif berisiko memperkuat stereotip serta membatasi kesempatan mereka untuk tetap berpartisipasi.
Komnas HAM menempatkan pendekatan berbasis hak sebagai landasan penting dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan, termasuk masyarakat lanjut usia. Dalam penerapannya, pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses tanpa diskriminasi berdasarkan usia maupun kondisi fisik. Fasilitas kesehatan, transportasi, ruang publik, serta layanan administrasi perlu memperhatikan kebutuhan pengguna lanjut usia agar mereka tidak menghadapi hambatan yang sebenarnya dapat dicegah. Selain penyediaan infrastruktur, peningkatan pemahaman petugas pelayanan mengenai hak lansia juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pelayanan yang menghormati pilihan dan kondisi individu dapat membantu menjaga martabat lansia sekaligus meningkatkan kualitas hubungan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik.
Perlindungan terhadap lansia juga berkaitan dengan upaya mencegah kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan perlakuan diskriminatif yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Persoalan tersebut membutuhkan perhatian karena sebagian korban menghadapi kesulitan untuk melaporkan pengalaman yang dialami akibat ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses informasi, atau tekanan sosial. Mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memastikan lansia dapat memperoleh bantuan ketika haknya dilanggar. Pemerintah daerah, lembaga pelayanan sosial, serta organisasi masyarakat memiliki peran dalam memperkuat sistem pendampingan dan perlindungan. Penanganan yang tepat juga harus mempertimbangkan keselamatan, kerahasiaan, serta kehendak lansia sebagai pihak yang memiliki hak atas keputusan mengenai kehidupannya.
Selain perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran, pemenuhan hak lansia memerlukan dukungan kebijakan yang menjamin keberlanjutan kesejahteraan mereka. Akses terhadap jaminan kesehatan, perlindungan sosial, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang aman menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup pada usia lanjut. Pengembangan program pemberdayaan juga dapat memberikan kesempatan bagi lansia yang masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Namun, pelaksanaan program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu agar tidak menimbulkan tekanan atau kewajiban yang justru merugikan. Pendekatan yang menghormati keberagaman kondisi lansia akan membantu menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dorongan Komnas HAM agar lansia diakui sebagai pemegang hak menjadi pengingat penting mengenai perlunya perubahan cara pandang dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan masyarakat. Perlindungan terhadap kelompok lanjut usia tidak cukup hanya diwujudkan melalui bantuan material, tetapi juga harus mencakup penghormatan terhadap kebebasan, kemandirian, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang setara. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan prinsip tersebut diterapkan melalui kebijakan yang terukur dan pelayanan yang mudah diakses. Keterlibatan keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat juga diperlukan untuk membangun lingkungan yang menghargai keberadaan serta kontribusi lansia. Melalui penguatan perlindungan hukum, peningkatan kualitas pelayanan, dan penghapusan diskriminasi usia, pemenuhan hak kelompok lanjut usia diharapkan dapat menjadi bagian yang semakin kuat dalam pembangunan sosial Indonesia.