Jakarta, 20 Mei 2026 – Kepala Bakom sekaligus pengamat politik Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memperkuat pengawasan terhadap sektor ekspor nasional. Menurut Qodari, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hasil sumber daya alam dan produk strategis Indonesia memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi negara serta tidak mengalami kebocoran dalam rantai perdagangan internasional. Pemerintah disebut ingin memperkuat kontrol terhadap arus ekspor agar kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah nasional dapat berjalan lebih efektif. Pengawasan ekspor kini menjadi salah satu fokus penting pemerintah di tengah upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Kebijakan tersebut juga dinilai berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional dalam pengelolaan komoditas strategis.
Pengamat ekonomi menjelaskan bahwa pengawasan ekspor memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perdagangan dan memastikan sumber daya nasional dikelola sesuai kepentingan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memang semakin fokus pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sebelum diekspor ke luar negeri. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap praktik ekspor ilegal, manipulasi data perdagangan, hingga potensi kerugian negara dapat ditekan. Selain itu, penguatan pengawasan juga dianggap penting untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mendukung pengembangan industri nasional.
Qodari menilai kebijakan pengawasan ekspor juga berkaitan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pengamat perdagangan internasional menjelaskan bahwa negara yang mampu mengendalikan rantai pasok dan ekspor komoditas strategis biasanya memiliki daya tawar lebih kuat di pasar dunia. Oleh sebab itu, banyak negara penghasil sumber daya alam kini mulai memperketat regulasi ekspor agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar. Indonesia sendiri disebut ingin bergerak dari posisi pengekspor bahan mentah menuju negara dengan industri pengolahan yang lebih kuat dan bernilai tambah tinggi.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa penguatan pengawasan ekspor harus diimbangi dengan sistem birokrasi yang efisien agar tidak menghambat aktivitas perdagangan legal. Pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian regulasi, transparansi, dan proses administrasi yang cepat agar iklim investasi serta ekspor nasional tetap kompetitif. Oleh sebab itu, digitalisasi sistem pengawasan dan koordinasi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan.
Penguatan pengawasan ekspor yang dijelaskan Muhammad Qodari kini menjadi perhatian karena berkaitan dengan strategi ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Banyak pihak berharap langkah tersebut dapat membantu meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pengamat ekonomi menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi regulasi, efektivitas pengawasan, dan kemampuan pemerintah membangun industri nasional yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.